-->

Tuesday, 25 December 2018

Episode Terakhir Ujian Nasional

MUHAMAD NUH Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, boleh jadi saat ini sedang galau. Proyek UN yang menjadi tanggung jawabnya disebut-sebut sebagai UN terburuk sepanjang sejarah. Media menyebutnya dengan UN salah urus, kacau, dan amburadul. Baru tahun ini selama UN dilaksanakan terjadi penundaan di 11 provinsi.  UN tahun ini benar-benar memalukan, naskah soal dibeberapa sekolah banyak yang kurang dan di foto copy mirip ulangan harian. Sejumlah sekolah memundurkan waktu dari jadwal yang ditentukan, karena naskah soal banyak yang kurang dan rusak.  Hal ini jelas mengecewakan semua pihak.

Sejak UN digelar 10 tahun yang lalu, banyak pihak sudah tidak lagi merespon positif. Untuk membuktikan simpulan ini, Kemendikbud seharusnya melakukan survei menyeluruh terhadap sekolah, bukan menyurvei hanya sekolah tertentu saja. Para guru dan Kepala Sekolah di daerah tidak terlalu berani untuk bersuara lantang menolak UN. Protes mereka dengan diam dan berdoa agar orkestra UN segera berakhir.
Episode Terakhir Ujian Nasional
Sumber Gambar: Youtube.Com

Pejabat tinggi mulai dari Gubernur, Menteri hingga wakil presiden selalu berkomentar, tidak ada kebocoran dalam UN, dan akan tetap dipertahankan. Malah para pejabat itu bangga dengan tingkat kelulusan diatas 90 persen. Namun ironisnya, Badan Standar Nasional Standar Pendidikan (BSNP) yang mengurusi UN selalu merombak pola dan aturan main UN, yang memungkinkah peserta didik tidak memiliki celah untuk curang. Padahal langkah BSNP itu mengindikasikan bahwa sesungguhnya UN setiap tahunnya terjadi kebocoran.

Masih terlalu berat untuk mengatakan, UN dilaksanakan dengan semangat kejujuran. BSNP dan sekolah bagaikan tikus dan kucing. BSNP berusaha sekuat energi menciptakan pola dan sistem ujian yang menutup celah kecurangan. Dan ternyata sekolah lebih cerdas menyiasati dan menemukan pola terbaru dalam mengungkap kesulitan UN. Percuma saja naskah soal UN disegel dengan berlapis-lapis, dijaga oleh piket secara bergantian, disimpan di ruangan yang tertup rapih dengan pintu terkunci. Namun nyatanya kebocoran kerap terjadi. Boleh jadi selama pelaksanaan UN tak ada kecurangan, karena sekolah beramai-ramai telah menaikan nilai raport, nilai ujian sekolah dan nilai sekolah yang kadangkala tidak rasional. Nilai sekolah turut menentukan nilai akhir yang kontribusinya sebesar 40 persen. 

Tahun 2013, BSNP boleh berbangga hati karena telah berhasil menciptakan pola UN yang rumit, sekaligus sulit diduga. Ragam soal yang  memiliki lebih dari 20 varian ternyata  menyulitkan  semua pihak. Siswa tak lagi memiliki kesempatan untuk bertanya dan menoleh kepada peserta lain. Ketegangan bukan saja milik peserta didik, namun guru dan orang tua bahkan lebih cemas dan stress. UN seperti pertunjukan drama kolosal paling mengharukan yang melibatkan banyak pihak. Mulai dari siswa, guru, orang tua, polisi, birokrat, tentara, angkutan transportasi, perusahaan pensil dan penghapus, percetakan, media, anggota DPR, wartawan, LSM, lembaga bimbel dan sejumlah peran konstentan lainnya, yang endingnya selalu terbaca sejak awal pertunjukan. Ada pihak yang tertawa karena telah mengeruk banyak keuntungan, juga tak sedikit yang sedih dan menangis berkepanjangan.

Barangkali UN tahun ini merupakan puncak masalah, Pelaksanaan UN dibeberapa daerah benar-benar berantakan. Tak ada lagi kewibawaan UN di mata siswa dan guru. Ini artinya UN bukan saja harus dievaluasi secara radikal namun lebih tepat untuk dihentikan. Kemendikbud bersama BSNP sesekali turun ke bawah, menyaksikan UN di pelososk-pelosok daerah yang kondisi sekolahnya memprihatinkan. Memonitor UN tidak cukup hanya pada sekolah-sekolah yang ada di Jakarta dan kota lainnya yang nota bene sudah mapan. Sekolah yang dikunjungi Menteri dan  para pejabat umumnya sekolah besar dan berkualitas. Sekolah semacam itu memang sudah siap segalanya. Cobalah sidak sekolah-sekolah yang ruangan UN nya sumpek dan sempit. Ketersedian sarana apa adanya, dan sulit dijangkau oleh transportasi umum.

Pelaksanaan UN tahun ini menjadi contoh buruk bagi generasi mendatang. Pemerintah telah gagal memberi teladan terbaik kepada masyarakat tentang bagaimana mengelola sebuah pertunjukan UN yang bermutu, bersih, tepat waktu, tidak asal-asalan dan bertanggung jawab. Pendidikan karakter yang didengungkan oleh Kemendikbud kepada peserta didik lewat guru serasa basi dan hambar. Sudah tidak ada lagi yang bisa menjadi rujukan. Kesemrautan UN tidak bisa diterima oleh akal waras, ritual tahunan ini semestinya semakin sempurna karena ditangani oleh pakar-pakar terpercaya dengan anggaran yang pantastis.

Semangat menciptakan UN yang jujur dan berkualitas justru melahirkan ketakutan dan ketegangan. Pengawalan yang berlapis dari pihak kepolisian hingga ke sekolah, kehadiran pengawas independen dan pengawas lainnya yang berseliweran di sekolah, menguatkan dugaan bahwa UN tidak jujur dan aman. Apalagi dibeberapa sekolah yang memasang kamera pengintai (CCTV) untuk memastikan bahwa siswanya tidak berlaku curang. Siswa disorot dari berbagai penjuru, kondisi semacam ini justru lebih menakutkan dan menyeramkan bagi siswa. 

Sebaiknya pemerintah segera mengakhiri pertunjukan UN, agar tidak ada lagi perang batin para guru dan Kepala Sekolah. Bila UN terus dipertahankan sampai tahun-tahun mendatang, dipastikan akan mengundang bencana moral yang merugikan masa depan bangsa.  Dan risiko yang ditanggung adalah rusaknya mental siswa dan guru. Sebaiknya Kemendikbud lebih berkonsentrasi kepada perbaikan mutu pendidikan lewat proses yang alamiah, bukan dengan menargetkan angka tinggi yang sesungguhnya semu belaka. Kita tidak perlu malu bila anak-anak kita mendapatkan  nilai UN dengan angka rendah tetapi disemangati nilai-nilai kejujuran. Bukan perolehan nilai tinggi tetapi didapatkan dengan cara-cara yang kurang elok. 

Carut marut pelaksanaan UN tahun ini merupakan pukulan telak bagi Kemendikbud, Tentu akan mengurangi kepercayaan publik terhadap kinerja Pak Menteri Nuh dan Jajarannya. Jangan-jangan kekacauan UN tahun ini pun  berdampak serius terhadap penerapan Kurikulum 2013 sekaligus menguatkan untuk ditunda pelaksanaannya.

semoga saja, peristiwa ini merupakan bentuk teguran bijak dari Yang Maha Pengatur, bahwa kita tidak perlu sombong apalagi memaksakan sesuatu yang tidak dikehendaki oleh masyarakat banyak. Dan kita berharap agar UN kali ini merupakan episode terakhir dan tidak bersambung.

Post a Comment